 |
| Dari kiri ke kanan: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukita, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan, Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan Pengacara OC Kaligis menggelar konferensi pers di DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (24/1/2013). Dalam konferensi pers tersebut Enggartiasto Lukita menyatakan telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar dan melepaskan jabatannya di Komisi I DPR RI untuk bergabung dengan Partai Nasdem. Begitu pula, OC Kaligis juga menyatakan bergabung dengan partai tersebut. |
nasdemnunukan.blogspot.com - Partai Nasdem berjanji
akan menolak honor saksi untuk partai politik di tempat pemungutan suara
(TPS) yang dibiayai negara. Partai itu menyatakan sudah menyiapkan
kadernya menjadi saksi.
"Kami tidak akan pakai honor saksi dari negara. Dan kami akan meminta mengembalikan saja ke negara. Kami menghadirkan saksi sendiri bisa. Masa iya sudah jadi anggota Dewan korupsi, sekarang mau ikut pemilu, uang negara dikorupsi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).
Ferry mengatakan, bagi partainya, saksi tidak harus dibayar. Dia menuturkan, sebagai kader partai, mengawal suara di TPS merupakan kewajiban. "Kalau kita menghadirkan saksi relatif bisa diatasi. Jangan berpikir soal anggarannya. Kita harus melihat saksi bukan untuk dibayar sebagai saksi. Kan waktu diverifikasi KPU, kita sudah punya kader di seluruh desa. Jadi saksi itu kader partai," katanya.
Menurutnya, pembayaran honor saksi parpol oleh negara sangat tidak tepat saat ini. Pasalnya, kepercayaan publik pada parpol saat ini sedang menurun. "Tidak tepatlah. Apalagi saat ini kita sedang membangun kembali kepercayaan publik terhadap parpol," katanya.
Dia menilai sah saksi yang dibiayai negara. Hanya, kata dia, saksi tersebut merupakan saksi negara, bukan saksi parpol. Ferry menuturkan, melihat kondisi negara saat ini, sebaiknya uang atau honor saksi sebesar Rp 100 ribu untuk satu saksi tiap TPS, dialihkan untuk pos lain. Misalnya, kata dia, penanggulangan bencana alam.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.
"Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Senin (20/1/2014).
Dia mengatakan, setiap saksi dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. "Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu," lanjut Muhammad. (http://nasional.kompas.com 240114)
"Kami tidak akan pakai honor saksi dari negara. Dan kami akan meminta mengembalikan saja ke negara. Kami menghadirkan saksi sendiri bisa. Masa iya sudah jadi anggota Dewan korupsi, sekarang mau ikut pemilu, uang negara dikorupsi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2014).
Ferry mengatakan, bagi partainya, saksi tidak harus dibayar. Dia menuturkan, sebagai kader partai, mengawal suara di TPS merupakan kewajiban. "Kalau kita menghadirkan saksi relatif bisa diatasi. Jangan berpikir soal anggarannya. Kita harus melihat saksi bukan untuk dibayar sebagai saksi. Kan waktu diverifikasi KPU, kita sudah punya kader di seluruh desa. Jadi saksi itu kader partai," katanya.
Menurutnya, pembayaran honor saksi parpol oleh negara sangat tidak tepat saat ini. Pasalnya, kepercayaan publik pada parpol saat ini sedang menurun. "Tidak tepatlah. Apalagi saat ini kita sedang membangun kembali kepercayaan publik terhadap parpol," katanya.
Dia menilai sah saksi yang dibiayai negara. Hanya, kata dia, saksi tersebut merupakan saksi negara, bukan saksi parpol. Ferry menuturkan, melihat kondisi negara saat ini, sebaiknya uang atau honor saksi sebesar Rp 100 ribu untuk satu saksi tiap TPS, dialihkan untuk pos lain. Misalnya, kata dia, penanggulangan bencana alam.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.
"Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Senin (20/1/2014).
Dia mengatakan, setiap saksi dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. "Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu," lanjut Muhammad. (http://nasional.kompas.com 240114)
Tekhnologi yang semakin berkembang dapat membuat masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi,salah satunya melalui websiteini.Sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berkualitas.Terima kasih untuk semua beritanya,ditunggu berita-berita terbarunya.
BalasHapus