NasDem menyoroti korupsi dan penanganan krisis yang tengah menggejala.
nasdemnunukan.blogspot.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem menghasilkan enam
rekomendasi terkait Pemilu 2014 dan kompleksitas permasalahan bangsa.
Salah satu poin dari enam rekomendasi adalah desakan terhadap KPK untuk
menuntaskan penyelesaian kasus korupsi yang merugikan negara dalam
jumlah besar, seperti Century dan Hambalang.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan Partai NasDem memiliki spirit yang sejalan dengan KPK. "NasDem punya komitmen moralitas terhadap pemberantasan korupsi," kata Paloh dalam keterangannya, Rabu 4 Desember.
Kasus Century dan Hambalang menurutnya penting segera dituntaskan guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum. "Aroma kontaminasi politik dalam sejumlah pengungkapan kasus korupsi harus dijawab oleh KPK dengan kerja keras dan transaransi, berpegang pada mekanisme hukum yang berlaku."
Menurut Paloh, KPK adalah harapan terakhir tegaknya hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu wajar seluruh rakyat Indonesia berharap KPK dapat membentenggi diri dari intervensi politik dan penggiringan opini publik serta mampu menunjukkan kinerja berupa penutasan kasus-kasus besar, sehingga kejahatan yang merugikan negara tidak terulang.
Saat ini rakyat menyaksikan ruang korupsi yang menganga lebar melalui dana bantuan sosial, dana aspirasi, dana optimalisasi yang sesungguhya digunakan sebagai fasilitas bagi parpol dalam kompetisi menjelang Pemilu. "Kami mendesak KPK dan unsur-unsur penegak hukum untuk menelisik justifkasi program-program tersebut, terutama implementasinya di lapangan yang mengatasnamakan nama parpol, bahkan caleg incumbent," katanya.
Paloh meyakinkan Partai NasDem tidak memberi toleransi bagi setiap pelaku korupsi di Indonesia, termasuk jika hal itu dilakukan legislator dari partainya. "NasDem tidak akan lakukan pembelaan hukum kepada kader yang korup," katanya.
Selain pemberantasan korupsi, lima hal lain menjadi hasil Rakernas 1 Partai NasDem adalah seruan terhadap seluruh warga negara untuk menjaga dan mengawasi Pemilu 2014 agar berlangsung jujur dan adil, serta menghasilkan pemimpin yang amanat. Ketiga, mendesak KPU dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk segera merampungkan kekacauan daftar pemilih tetap.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan Partai NasDem memiliki spirit yang sejalan dengan KPK. "NasDem punya komitmen moralitas terhadap pemberantasan korupsi," kata Paloh dalam keterangannya, Rabu 4 Desember.
Kasus Century dan Hambalang menurutnya penting segera dituntaskan guna menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi penegakan hukum. "Aroma kontaminasi politik dalam sejumlah pengungkapan kasus korupsi harus dijawab oleh KPK dengan kerja keras dan transaransi, berpegang pada mekanisme hukum yang berlaku."
Menurut Paloh, KPK adalah harapan terakhir tegaknya hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu wajar seluruh rakyat Indonesia berharap KPK dapat membentenggi diri dari intervensi politik dan penggiringan opini publik serta mampu menunjukkan kinerja berupa penutasan kasus-kasus besar, sehingga kejahatan yang merugikan negara tidak terulang.
Saat ini rakyat menyaksikan ruang korupsi yang menganga lebar melalui dana bantuan sosial, dana aspirasi, dana optimalisasi yang sesungguhya digunakan sebagai fasilitas bagi parpol dalam kompetisi menjelang Pemilu. "Kami mendesak KPK dan unsur-unsur penegak hukum untuk menelisik justifkasi program-program tersebut, terutama implementasinya di lapangan yang mengatasnamakan nama parpol, bahkan caleg incumbent," katanya.
Paloh meyakinkan Partai NasDem tidak memberi toleransi bagi setiap pelaku korupsi di Indonesia, termasuk jika hal itu dilakukan legislator dari partainya. "NasDem tidak akan lakukan pembelaan hukum kepada kader yang korup," katanya.
Selain pemberantasan korupsi, lima hal lain menjadi hasil Rakernas 1 Partai NasDem adalah seruan terhadap seluruh warga negara untuk menjaga dan mengawasi Pemilu 2014 agar berlangsung jujur dan adil, serta menghasilkan pemimpin yang amanat. Ketiga, mendesak KPU dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk segera merampungkan kekacauan daftar pemilih tetap.
Keempat, mendesak SBY - Boediono beserta Kabinet Indonesia Bersatu
segera mengambil langkah-langkah tegas dan signifikan dalam
mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi yang tengah menggejala.
Kelima, Partai NasDem juga mendesak pemerintah melindungi dan menegakkan harkat kemanusiaan petani, nelayan, dan buruh sebagai ujung tombak roda perekonomiaan nasional dengan mengehentkan liberalisasi sektor pangan. Terakhir, keenam, Partai NasDem mendesak pemerintah menyelenggarakan pendidikan wajib 12 tahun diiringi peningkatan mutu dan kompetensi guru.
Kelima, Partai NasDem juga mendesak pemerintah melindungi dan menegakkan harkat kemanusiaan petani, nelayan, dan buruh sebagai ujung tombak roda perekonomiaan nasional dengan mengehentkan liberalisasi sektor pangan. Terakhir, keenam, Partai NasDem mendesak pemerintah menyelenggarakan pendidikan wajib 12 tahun diiringi peningkatan mutu dan kompetensi guru.
© VIVA.co.id 041213
Tidak ada komentar:
Posting Komentar